Ende, Nangaba – 25 Februari 2025 | Sebanyak 32 desa di Kecamatan Ende menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kecamatan yang diselenggarakan di Aula Rapat Kecamatan Ende. Rakor ini bertujuan untuk mensosialisasikan Keputusan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para kepala desa, sekretaris desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Ende. Turut hadir pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pertanian dan Peternakan, pendamping desa, serta unsur TNI dan Polri, yaitu Danramil dan Kapolsek Ende.

Camat Ende, Irenius Pani, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penggunaan Dana Desa yang dialokasikan 20% untuk ketahanan pangan. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Rakor sebelumnya yang digelar di Aula Mgr. Donatus Djagom, SVD. Rakor kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di tingkat kecamatan serta memperjelas sosialisasi terkait alokasi dana desa untuk program swasembada pangan.

Lebih lanjut, Camat Irenius menyoroti permasalahan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Ende yang selama ini hanya ada secara administratif tanpa pergerakan nyata. Regulasi nasional saat ini menekankan bahwa BUMDes harus menjadi salah satu prioritas utama dalam peningkatan ekonomi desa. Oleh karena itu, ia berharap agar mulai tahun 2025, BUMDes di setiap desa dapat diaktifkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

TNI-Polri Dukung Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Ende menyampaikan beberapa poin penting terkait peran Polri dan TNI dalam mendukung ketahanan pangan di desa, di antaranya:

1. Polri hadir untuk membantu pengawasan perencanaan ketahanan pangan di desa.
2. TNI dan Polri berperan sebagai penyangga utama dalam mendukung penuh kegiatan ketahanan pangan.
3. Polri akan mengawasi program tanaman jagung, sedangkan TNI turut serta dalam pengawasan yang sama.

Kapolsek menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang utama. Ia juga menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan negara, sehingga desa-desa harus mampu mewujudkan swasembada pangan.

Sosialisasi PMD tentang Keputusan Kemendes

Dinas PMD Ende turut memberikan sosialisasi mengenai Keputusan Menteri Desa terkait program ketahanan pangan. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:

• Dana Desa sebesar 20% wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
• Program ini bersifat wajib dan disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.
• Desa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keunggulan sektor pangan yang akan dikembangkan.
• BUMDes harus menjadi bagian dari program ini guna meningkatkan perekonomian desa.
• Dana 20% yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan setelah pelaksanaan kegiatan, dengan orientasi utama pada bisnis.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan desa-desa di Kecamatan Ende dapat menjalankan program ketahanan pangan secara optimal, meningkatkan peran BUMDes, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana desa guna mendukung perekonomian desa secara berkelanjutan.

Oleh Tim Desa